Gus Nadir

Mengkaji ISLAM Kontekstual bersama

Gus Nadir

Islam Enjoy Logo
Negara

Bubarnya HTI dan Keputusan Pengadilan

1. #HTIBUBAR keputusan PTUN gugatan HTI atas pembubarannya telah ditolak. HTI menyatakan banding. Aneh banget. Kenapa? Pasal 83 UUD Khilafah yg ditaati HTI jelas2 mengatakan: “Tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua (kasasi).”

2. Jadi saat HTI menyatakan banding itu sesungguhnya tidak sesuai dengan doktrin dan ajaran mereka sendiri, yang tidak mengakui sistem banding dalam peradilan. HTI menjilat ludah mereka sendiri. Gimana ini? 😊

3. Sejak awal HTI memainkan taktik kepalsuan dan kepura-puraan. Mereka anti dengan UUD 1945 dan Pancasila serta sistem demokrasi, tapi ketika dibubarkan malah menggugat ke pengadilan yg berdiri atas dasar UUD 1945. HTI kok jadi taqiyah begini? Taqiyah itu bukannya ajaran Syi’ah?

4. Anggota eks HTI seharusnya marah kepada Ismail Yusanto dan @Hafidz_AR1924 yang justru merusak ideologi dan ajaran HTI dg mempercayakan nasib mereka ke pengadilan yg berdasarkan sistem demokrasi. Padahal demokrasi mereka anggap sistem kafir. Sudah gitu, kalah lagi!

5. Pimpinan HTI bisa rusak aqidahnya karena percaya dan mengikuti sistem peradilan berdasarkan demokrasi. Sdh rusak aqidah, kalah lagi! Makin parah, menyatakan banding, yg bertentangan dg UUD Khilafah Pasal 83. Pimpinan HTI selingkuh dg sistem yg mrk anggap kafir dan thogut.

6. Seharusnya pimpinan HTI dari awal bersikap jantan. Menerima pembubaran. Mengakui bahwa mereka memang hendak mengganti UUD 1945 dan Pancasila. Bukannya malah taqiyah, cari pembenaran dan kompromi sana-sini.

7. Seharusnya pimpinan HTI tegas menerima pembubaran sbg resiko perjuangan, dan tegas menyatakan menolak mengikuti sistem peradilan yg katanya sesat. Nah, itu baru konsisten & konsekuen. Bukannya malah berlindung di balik argumen hukum buatan parlemen dan peradilan sistem Pancasila

8. Jadi, kapan HTI berani jantan memunculkan warna dan ideologi resmi mereka yang anti Pancasila dan UUD 1945 serta anti NKRI lalu menerima pembubaran? atau kalau tidak, bertobatlah kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Jangan malah pura-pura gini deh. Malu-maluin tauuu!

9. Kalau mau menerima UUD 1945 dan Pancasila, HTI silakan berubah jadi parpol resmi dan bertarung di Pemilu. Tapi buang jauh2 itu ideologi khilafah mau mengubah NKRI. Gabung dg sistem demokrasi. Tobat nasuha!

10. Dibanding HTI, jelas lebih jantan PKS yg mau ikut sistem pemilu dan demokrasi, bertarung secara jantan di pemilu. Kalah atau menang itu soal lain. Tapi berkontribusi positif utk Indonesia sdh disediakan jalur resminya. HTI berhentilah berpura2. Contohlah PKS.

11. Karena sistem pemilu itu katanya kufr dan bagian dari demokrasi yg mereka anggap thogut, makanya HTI gak pernah ikut pemilu. Prof @Yusrilihza_Mhd dan kawan2 PBB akan gigit jari berharap HTI akan memilih PBB di Pemilu. HTI selalu golput. Gak tahu kalau skr HTI mau taqiyah 😀

12. Ditolaknya gugatan HTI oleh PTUN adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia yg cinta damai, yg memahami Islam dan fiqh siyasah dg benar, serta kemenangan para pejuang yg menjaga NKRI dg darah dan airmata.

13. Yang ingin tahu lebih banyak mengenai doktrin dan sejarah politik Islam, mari yuk pesan buku saya “Islam Yes, Khilafah No!” (Cara pesan lgs ke nomor WA 081291533141). Maaf ini bukan marketing, tapi promosi 🙏😊

Tabik,

Nadirsyah Hosen

Nadirsyah Hosen

Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School. Juga Pengasuh PonPes Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin, Caringin Bogor pimpinan DR KH M Luqman Hakim.

This Article Has 1 Comment
  1. Isfan Reply

    Setiap individu atau kelompok masyarakat sebagai warga negara berhak untuk memiliki cita cita dan mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja dengan tidak melanggar asas negara Pancasila.
    Dari sini hti memiliki kesempatan dan hak yg sama dengan organisasi kelompok masyarakat yg lainnya yg telah mendaftarkan organisasinya secara sah dan melalui pertimbangan dan seleksi diakui secara hukum sebagai organisasi resmi oleh negara.
    Hti akhirnya resmi jadi ormas di nkri dan beraktifitas dalam lingkup hukum yg berlaku di nkri. Segala aktifitasnya pasti punya konsekwensi dengan hukum yg berlaku di nkri, dan mereka menjalaninya dengan baik dan akhirnya dapat diterima oleh sebagaian masyarakat.
    Negara wajib melindungi selama segala aktifitas berkehidupan berbangsa berbudaya dan berkeyakinan dan berpolitik tidak bertentangan melanggar hukum yg bersumber kepada Pancasila sebagai dasar negara. Dan mereka menjalaninya dengan baik dan tidak perlu untuk harus menjadi jantan karena yg dibutuhkan hanya mengikuti aturan norma hukum nkri sebagai warga negara dan kelompok masyarakat.
    Sebagai warga negara diluar hti saya rasa apa yg telah dilakukan hti bisa saya terima sebagai keluarga besar bangsa indonesia seperti yg lainya yg bisa hidup bersama secara damai tanpa menghina, mengangu, manipulatif dan pemaksaan kehendak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *