Tahun 1975 pernah ada kejadian serupa tapi menjadi kontroversi karena Gubernur Jenderal menggunakan power yang dia miliki dalam Pasal 57 saat itu tanpa mendengar saran Perdana Menteri Gough Whitlam. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2016 dimana melalui dokumen resmi surat menyurat yang diperlihatkan ke publik jelas bahwa prosedur resmi dan sah telah dilakukan. Pemilu yang dipercepat akan dilaksanakan 2 July 2016.

PM Turnbull ini juga cerdik. Polling menunjukkan dia sedang di atas angin, sehingga dia berharap akan terpilih kembali dalam Pemilu dan partainya akan menguasai House of Representatives dan Senate sekaligus. Selama ini ia sudah jengkel dengan kelakuan sejumlah senator yang independen dan berasal dari partai kecil, yang kerap menganggagu usaha pemerintah meloloskan RUU. Akhirnya bulan lalu muncul UU baru yang mengubah cara memilih anggota senat. Saat ini UU tersebut sedang dimintakan judicial reviewnya ke High Court Australia.

Prediksi PM Turnbull saat ini adalah dengan bubarnya parlemen dan pemilu yang dipercepat serta diubahnya aturan memilih anggota senat maka Partai Liberal akan berkuasa lagi.

Demikian sekilas info dari Australia. Kalau mau tambah seru menyimak soal ini, ya harus duduk di kelas mata kuliah Hukum Konstitusi Australia yang saya asuh di Monash University.

Saya mah orangnya gitu….ngebahas kitab tafsir ayo, mau bahas takhrij hadits juga ayo, mau bahas perbandingan mazhab fiqh soal halal-haram juga oke, bahas Rumi dan Ibn Arabi juga boleh, dan mau bahas hukum tata negara Australia juga asyik-asyik aja…..apalagi cuma bahas soal khilafah dan HTI 🙂

Jaman sekarang santri NU itu gak cuma tahunya tahlilan dan ratiban aja. Meski gado-gado itu bikin lidah berdecak, namun tetap aja saya doyannya telor ceplok —eh, balik lagi tuh telor ceplok hehehe

Tabik,

Nadirsyah Hosen